masukkan script iklan disini
 |
| Dendi Ramadhona (ist) |
BERITASERIBU.COM - Bupati Pesawaran, Lampung, Dendi Ramadhona memastikan jika pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi pantai, yang terjadi di wilayah pesisir pantai Desa Sukarame, Kecamatan Punduhpedada.
Menurut dia, selama 2016 hingga 2017 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran hanya mengeluarkan izin budidaya, tanpa adanya izin baru maupun perluasan tambak.
Diakui bupati, saat ini banyak para pengusaha tambak yang menginginkan izin baru. Namun berbenturan dengan instruksinya, agar tidak ada lagi penambahan izin tambak di wilayah pesisir.
"Tidak ada izin dari mana-mana, kalau dari pemerintah kabupaten tidak ada izin secarik kertas pun. Tidak tahu kalau dari desa. Misalnya izin gangguan dan lingkungan. Tapi kalau dari kita tidak ada yang mengeluarkan izin. Yang dikeluarkan hanya izin budidaya pada tahun 2016. Tidak ada kalau izin kolam baru," urai Dendi, Selasa (8/8/2017).
Sementara, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan, Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Pesawaran, Suhanda, mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi yang dilakukan pihaknya pada Selasa (8/8), pemilik tambak udang membantah telah melakukan reklamasi pantai.
Sebab, menurut pengakuannya, kegiatan itu hanya merupakan penutupan bekas penampungan endapan air yang sudah tidak terpakai, yang diklaim posisinya pun masih berada di dalam kawasan tambak mereka sendiri.
"Setelah dicek ke lokasi memang ada perombakan penimbunan sekitar 10 x 80 meter ke arah pantai. Pihak tambak sudah menghentikan aktivitas tersebut sejak 1 Agustus lalu. Mereka saat ini akan melakukan pengecekan luas tanahnya, apakah itu masih tanah mereka atau bukan," jelas Suhanda.
Jika nantinya, hasil pengecekan yang dilakukan pihak tambak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata penimbunan di areal tersebut tidak masuk ke dalam luasan tanah yang mereka miliki seusai dengan sertifikat, maka pihak tambak menyatakan siap mengembalikannya seperti semula.
"Dia (pihak tambak) minta waktu satu dua hari ini, untuk menyerahkan surat tanah mereka. Mereka akan memanggil BPN terlebih dahulu, untuk memastikan apakah itu masih masuk ke dalam areal mereka atau tidak," terang Suhanda.
Sedangkan untuk izin-izin tambak yang dimiliki, berdasarkan hasil pemeriksaannya ke lokasi telah lengkap dan masih berlaku.
"Semua perizinannya ada, seperti SIUP, HO dan lain-lain. Tadi dicek ada semua dan masih berlaku. Kesimpulannya nanti tunggu hasil perhitungan pihaknya dengan BPN," tambahnya.
Terpisah, Widodo Suroso selaku pengelola Tambak Udang Tomis, saat dihubungi mengaku telah melakukan aktivitas penimbunan.
Menurut dia, saat ini pihaknya akan terlebih dahulu mengundang BPN untuk menyesuaikan luas lokasi tambak mereka, dengan surat-surat yang dimiliki.
"Secepatnya saya akan undang BPN. Mulai besok saya akan cari arsip-arsip surat tanahnya dulu. Kalau nanti saya yang salah dan surat tanah saya ternyata kurang dari itu, maka saya sanggup untuk mengembalikannya ke posisi semula," janjinya. (idrus/fikri)
