masukkan script iklan disini
 |
| Jokowi dan Prabowo Subianto (ist) |
BERITASERIBU.COM - Kritik yang dilontarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menganggap presidential threshold di UU Pemilu merupakan lelucon politik, ditanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita sudah mengalami dua kali presidential threshold 20 persen, itu (tahun) 2009 dan 2014 kenapa dulu tidak ramai," ujar Jokowi saat menghadiri acara 'Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri' di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7/2017).
Jokowi mengatakan, penggunaan presidential threshold di Pemilu serentak 2019 merupakan penyederhanaan dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.
Sehingga, ia berharap, semua elemen bangsa dapat mengerti bertapa pentingnya penggunaan ambang batas suara.
"Penyederhanaan sangat penting sekali dalam rangka visi politik kita ke depan. coba bayangkan saya ingin berikan contoh, kalau 0 persen, kemudian satu partai mencalonkan kemudian menang, coba bayangkan nanti di DPR, di parlemen, kita dulu yang 38 persen saja kan waduh. Ini proses politik yang rakyat harus mengerti," terangnya.
Presiden Jokowi menegaskan, presidential threshold merupakan produk demorasi yang berada di DPR.
Sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta semua pihak menilai produk undang-undang tersebut secara proposional.
"Jangan itu ditarik-tarik seolah-olah presidential treshold 20 persen itu salah. Dan ini sekali lagi ini produk demokrasi yang ada di DPR. Ini produknya DPR, bukan pemerintah dan di situ juga ada mekanisme proses demokrasi yang ada di DPR dan kemarin juga sudah diketok dan aklamasi, betul?" lanjut dia.
"Nah itulah yang harus dilihat oleh rakyat. Jadi ya silakan itu dinilai, kalau masih ada yang tidak setuju, kembali lagi bisa ke MK, inilah negara demokrasi dan negara hukum yang kita miliki," pungkasnya, seperti dilansir Okezone.
Diketahui, Prabowo Subianto mengatakan alasan partainya tidak ikut mengesahkan UU Pemilu karena ada beberapa hal dalam peraturan tersebut yang dinilai melawan akal sehat dan logika.
Salah satu di antaranya adalah pasal terkait presidential threshold.
"Presidential threshold 20-25 persen menurut kami lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tak mau terlibat dalam sesuatu seperti itu," ucap Prabowo dalam konferensi pers usai bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7).
Prabowo mengingatkan kualitas demokrasi di sebuah negara, salah satunya ditentukan dari seberapa baik aturan dan pelaksanaan pemilu yang ada.
Sebab itu, Gerindra akan menentang segala upaya mengurangi kualitas demokrasi lewat cara-cara yang tak masuk akal sehat.
"Terlihat, Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN itu satu suara. Kami tak ikut bertanggung jawab atas penetapan UU Pemilu, karena tak mau ditertawakan oleh sejarah. Mau berkuasa silakan, tapi ingat di ujung ada sejarah yang akan menilai," kata Prabowo. (*)
