masukkan script iklan disini
DPR menyepakati penambahan ayat 6a dalam Pasal 7 ayat 6 Undang-undang APBN 2012
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan tidak ada kenaikan harga eceran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April mendatang. Sebagaimana kabar yang sudah berkembang di masyarakat.
"Tidak ada kenaikan per 1 April seperti yang dispekulasikan di masyarakat saat ini," jelas SBY saat membacakan pidato penjelasan UU APBN-P 2012 di Istana Negara, Sabtu (31/3).
SBY mengungkapkan dalam pasal 7 ayat 6a dalam UU APBN-P 2012 disebutkan pemerintah bisa melakukan penyesuaian harga BBM manakala rata-rata ICP dalam kurun waktu 6 bulan terakhir lebih dari 15%.
"Kewenangan ini bukan luar biasa karena otoritas ini berlaku di banyak negara," jelasnya.
Dengan adanya aturan ini, pemerintah bakal lebih cermat untuk yang dibekali alasan dan pertimbangan kuat. Artinya pilihan menaikkan harga BBM menjadi pilihan terakhir.
SBY menjelaskan memang sejak Oktober 2011 harga ICP terus mengalami lonjakan. Namun jika dihitung dalam kurun waktu 6 bulan, belum memenuhi syarat 15% yang disyaratkan untuk naik. Pemerintah pun sampai saat ini terus mencari cara lain agar kenaikan BBM dapat dihindari.
Sejak Indonesia berdiri, setidaknya sudah 38 kali ada kenaikan BBM. Di era reformasi sudah ada 7 kali kenaikan BBM, termasuk saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri.
"Dalam era pemerintahan saya, 3 kali terjadi kenaikan dan 3 kali pula penurunannya. Saya yakin setiap presiden menaikkan BBM itu pastilah bukan untuk menyengsarakan rakyatnya," tegas SBY.
"Tidak ada kenaikan per 1 April seperti yang dispekulasikan di masyarakat saat ini," jelas SBY saat membacakan pidato penjelasan UU APBN-P 2012 di Istana Negara, Sabtu (31/3).
SBY mengungkapkan dalam pasal 7 ayat 6a dalam UU APBN-P 2012 disebutkan pemerintah bisa melakukan penyesuaian harga BBM manakala rata-rata ICP dalam kurun waktu 6 bulan terakhir lebih dari 15%.
"Kewenangan ini bukan luar biasa karena otoritas ini berlaku di banyak negara," jelasnya.
Dengan adanya aturan ini, pemerintah bakal lebih cermat untuk yang dibekali alasan dan pertimbangan kuat. Artinya pilihan menaikkan harga BBM menjadi pilihan terakhir.
SBY menjelaskan memang sejak Oktober 2011 harga ICP terus mengalami lonjakan. Namun jika dihitung dalam kurun waktu 6 bulan, belum memenuhi syarat 15% yang disyaratkan untuk naik. Pemerintah pun sampai saat ini terus mencari cara lain agar kenaikan BBM dapat dihindari.
Sejak Indonesia berdiri, setidaknya sudah 38 kali ada kenaikan BBM. Di era reformasi sudah ada 7 kali kenaikan BBM, termasuk saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri.
"Dalam era pemerintahan saya, 3 kali terjadi kenaikan dan 3 kali pula penurunannya. Saya yakin setiap presiden menaikkan BBM itu pastilah bukan untuk menyengsarakan rakyatnya," tegas SBY.
Ditunda
Sementara, Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyepakati penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Dalam keputusan alot melalui voting ini, DPR menyepakati penambahan ayat 6a dalam Pasal 7 ayat 6 Undang-undang APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM.
Dalam pasal tambahan itu, pemerintah memungkinkan menaikkan atau menurunkan harga bahan bakar minyak bila harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam kurun waktu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan hingga lebih dari 15 persen dari asumsi APBN-P 2012, sebesar US$105 per barel.
Artinya, pemerintah tak bisa menaikkan harga bahan bakar saat ini. Sebab rata-rata harga minyak mentah Indonesia dalam enam bulan terakhir belum sampai US$120,75 per barel. Namun, angka ini hampir tercapai. Sebab sejak awal Oktober-akhir Maret, rata-rata harga minyak mentah Indonesia sudah mencapai US$116 per barel.
Dalam opsi kedua ini disetujui oleh 356 anggota Dewan. Sedangkan opsi pertama yang tak mau menambah ayat 6a hanya dipilih oleh 82 anggota.
Dalam keputusan alot melalui voting ini, DPR menyepakati penambahan ayat 6a dalam Pasal 7 ayat 6 Undang-undang APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM.
Dalam pasal tambahan itu, pemerintah memungkinkan menaikkan atau menurunkan harga bahan bakar minyak bila harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam kurun waktu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan hingga lebih dari 15 persen dari asumsi APBN-P 2012, sebesar US$105 per barel.
Artinya, pemerintah tak bisa menaikkan harga bahan bakar saat ini. Sebab rata-rata harga minyak mentah Indonesia dalam enam bulan terakhir belum sampai US$120,75 per barel. Namun, angka ini hampir tercapai. Sebab sejak awal Oktober-akhir Maret, rata-rata harga minyak mentah Indonesia sudah mencapai US$116 per barel.
Dalam opsi kedua ini disetujui oleh 356 anggota Dewan. Sedangkan opsi pertama yang tak mau menambah ayat 6a hanya dipilih oleh 82 anggota.
