masukkan script iklan disini
JAKARTA - Pemerintah mengaku cukup nyaman dengan cadangan risiko fiskal untuk subsidi listrik sebesar Rp23 triliun, di mana pemerintah meminta tambahan subsidi listrik sebesar Rp26 triliun.
"Pemerintah mengusulkan tambahan Rp26 triliun, tetapi kalau misalnya mau diturunkan ke Rp23 triliun kami masih nyaman," ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo kala ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2012).
Lanjutnya, menurut Agus, PLN juga menjanjikan kinerja untuk bisa tiga hal, yaitu menyelesaikan investasi-investasi yang belum selesai termasuk yang 10 ribu megawatt (mw) tahap I. Kedua, menjaga agar utang-utang PLN jangan ada yang wan prestasi, dan ketiga yakni pemasangan sambungan-sambungan yang 2,5 juta itu tetap bisa tersambung.
"Ya saya harapkan ke depan pemadaman bergilir bisa dihindari," paparnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, pemerintah menganggap subsidi listrik yang diturunkan dari Rp93 triliun menjadi Rp64,9 triliun tidak cukup untuk menjalankan operasional listrik di seluruh Indonesia.
Tidak cukupnya angka subsidi listrik sebesar Rp64,9 triliun tersebut dikarenakan masih banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk listrik sehingga diperlukan biaya subsidi yang besar.
Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah keperluan untuk membangun proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 10 ribu megawatt (mw), lalu faktor lainnya seperti naiknya harga minyak ICP.
